Blog Deputi V Menko Perekonomomian RI

Focus Group Discussion : "Koordinasi Pelaksanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan di Daerah"

2010-09-01T11:50:00.004+07:00

Berikut adalah laporan ringkas dari pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion "Koordinasi Pelaksanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan di Daerah" yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010, di Jakarta.

Kegiatan FGD ini diisi dengan pemaparan dari 4 orang nara sumber yaitu :

Bpk. Tri Bangun Laksana dari Kementerian Lingkungan Hidup
Bpk. Aldy Markadianto dari Bappenas
Bpk. Gendut Sudarto dari Sekber Kartamantul (Yogyakarta-Sleman-Bantul)
Bpk. Aditya Wasita dari DKP Surabaya

dan selaku moderator adalah Bpk. Eddy Satriya, Asdep Urusan Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bagi seluruh peserta FGD yang berasal dari Instansi Pemerintah, Pemda, LSM, Akademisi dan stakeholder lainnya.

Laporan, Ringkasan Diskusi dan Paparan Narasumber dapat anda lihat secara lengkap dan unduh pada link yang disediakan di bawah ini :

Laporan Ringkas : BACA - UNDUH
Paparan Narasumber : BACA - UNDUH

Semoga bermanfaat dan apabila ada masukan dan saran dapat dialamatkan ke ahmadreza@ekon.go.id

Terima Kasih,
Staf Asdep Telematika dan Utilitas

Ahmad Reza Fakhruroji

eBook Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional

2010-07-06T15:29:00.003+07:00

Buku Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional ini adalah sebuah kompilasi ttg ribut-ribut menara telekomunikasi yang terjadi sejak tiga tahun lalu. Sudah semestinya pemerintah pusat maupun daerah memperhatikan hal ini karena Telekomunikasi masih diharapkan menjadi salah satu sektor di bawah Infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, bukan sebaliknya menjadi hambatan karena ketidakjelasan aturan dan sikap pemerintah, terutama di daerah.

Selamat menikmati, semoga berguna. Buku ini dibiayai dari APBN alias uang rakyat dan pembayar pajak, karena itu dibebaskan dari hak cipta dan dipersilakan untuk dikutip sesuai aturan berlaku.

Wassalam,

Eddy Satriya

FOCUS GROUP DISCUSSION: SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA

2009-06-23T19:32:00.003+07:00

Berikut adalah file-file presentasi FGD Sinkronisasi Kebijakan Persampahan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kantor Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 22 JUni 2009.

Adapun notulen serta hasil ringkasan diskusi akan diposting dalam waktu dekat. Sementara file-file FGD dapat diunduh sesuai dengan urutan acara sebagai berikut:

Paparan Pengantar FGD oleh :

· Susmono, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

· Drs. Pardino, MM, Kepala Puslitbang SEBRANMAS, Departemen Pekerjaan Umum

· Prof. Dr. Enri Damanhuri,

Dosen Teknik Lingkungan ITB

· Tri Bangun Laksono, Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Moderator : Eddy Satriya, Asdep Urusan Telematika dan Utilitas, Kemenko Bidang Perekonomian

Tks,

Eddy Satriya
Asdep Telematika dan Utilitas, Menko Perekonomian

SOFTCOPY "DIALOG INVESTASI DAN ARAH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM ERA TRANSISI"

2008-09-05T12:57:00.005+07:00

Deal All,

Sesuai dengan saran banyak pihak, terlampir disampaikan softcopy bahan-bahan Dialog yang telah diselenggarakan pd tanggal 25 Agustus 08 lalu.

Semoga bermanfaat,

Wassalam,

Eddy Satriya

Tender Konsultan: "Study Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur Eksisting Telematika (ICT) Menuju Knowledge Based Economy

2008-06-23T21:01:00.002+07:00

Dear All,

Sekedar berbagi informasi, mudah2-an ada rekan atau teman yang tertarik untuk melaksanakan study di atas, dapat melihat iklannya di harian Media Indonesia Hari ini (23 Juni 08) Halaman 30.

Volume 1 paket, dengan total dana Rp 559.0 juta sajah.

Di tunggu partisipasinya,

Wassalam,

Eddy Satriya

Buku "Dari Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia"

2008-05-26T23:50:00.002+07:00

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Sebagai wujud rasa syukur kami atas terselenggaranya Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia pada tanggal 27 Desember 2007 yang lalu, dengan ini kami umumkan bahwa telah terbit buku "Dari Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia" versi digital (softcopy) sebagai berikut:

Besar harapan kami semoga buku tersebut bisa berguna bagi pengembangan telematika atau TIK nasional. Komentar, kritik, dan koreksi sangatlah kami harapkan.

Wassalam,

Eddy Satriya
Selaku Asdep Telematika dan Utilitas, Kantor Menko Perekonomian
+++

Laporan Hasil Rakor Bidang Perekonomian di Depkominfo

2008-04-14T16:15:00.003+07:00

DAlam rapat koordinasi bidang ekonomi yang berlangsung dari jam 0830-1000 di Lt 7 Depkominfo pada 11 April 2008, ini dapat dilaporkan sebagai berikut:

Rapat dipimpin oleh Bp. Menko Perekonomian dan berlangsung efektif dengan 2 agenda utama: (a) Pembahasan Matriks Kebijakan tentang Rencana Tindak Koordinasi Ekonomi sebagai kelanjutan dari Rakor di Kantor Menko Perekonomian bulan Feb lalu; (2) Paparan Bp. Menkominfo tentang ICT terkini; dan diskusi atau masukan dari segenap Menteri atau yang mewakili.
Menko kemudian menguraikan sebaran paket-paket kebijakan yang berjumlah sekitar 129 per departemen atau lembaga penanggungjawab.
Untuk Depkominfo selain isu Palapa Ring dan paket2 lain dalam DETIKNAS, juga ada beberapa hal seperti Internet Murah dan Internet gratis untuk SMA; USO; dan Blue Print TElematika, termasuk industrinya.
Dalam paparannya Pak Nuh menyampaikan materi cukup ringkas, padat dan cukup kena sasaran. Beliau memaparkan visi misi dari depkominfo, termasuk resources yang dimiliki seperti frekuensi dan setoran PNBP yang dihasilkan yang cukup besar mencapai Rp 6 Triliun per tahun pada 2007 lalu. Kena sasaran, karena bisa membuat Menteri lain lebih memahami apa itu telematika dan kondisi terkini yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. Setelah membahas sekilas perkembangan terakhir dari pengaruh beredarnya "Fitna", dikaitkan dengan kondisi yang bersamaan waktunya dengan persetujuan pemerintah dan DPR telah menerbitkan UUITE, pak Nuh menceritakan tanggapan positif dari Youtube sambil memperlihatkan surat dari Youtube dan dibaca dengan teliti oleh Pak Menko. Dengan cekatan pak Nuh juga menguraikan pentingnya pengamanan transaksi elektronik melalui CA dan tanda tangan yang disebut pak Nuh dengan istilah "esek-esek" yang disambur ketawa geerrrr spontan dari hadirin, terutama Pak Menhub (duduk dekat pak Nuh) yang menyatakan kalau di Jakarta "esek-esek" mempunyai arti dan konotasi lain.
Dalam pembahasan beberapa Menteri terkait menyampaikan tanggapannya. Dimulai dengan (a) Ibu MArie Pangestu yang mengangkat isu CIO agar dipercepat dan mengingatkan pak Nuh akan keluarnya DNI untuk tower bersama yang semestinya disinkronkan dengan kebijakan TIm PEPI (PErcepatan Ekspor, Peningkatan Investasi) yang menyatakan agar meninjau kembali DNI untuk tower telekomunikasi bersama. (b) Menteri PDT menyatakan persetujuannya atas penetapan lokasi dan pemrosesan USO telekomunikasi, tapi tidak menanyakan apa-apa terkait dengan batalnya tender USO; (c) Menteri Perhubungan mengingatkan pentingnya harmonisasi frekuensi untuk telekomunikasi dan perhubungan terutama untuk KA dan Perla; (d) Menteri Pertanian mengomentari hal lain sesuai dengan tabel yang menjadi tanggung jawab beliau lalu setelah menyampaikan kesiapan mereka untuk e-announcement, menambahkan pula manfaat telematika dalam pertanian yang pada bagian lain dikaitkan pak Nuh dengan kondisi di Kerala dimana pembangunan mobile comm telah membantu petani dan nelayan dalam menjaga stabilitas harga ikan; (e) wakil dari Deperin mengingatkan pula akan perlunya blue print industri TIK yang mengingatkan akan kondisi PT.Inti yang sedang payah (f) Menteri PU cukup banyak memberikan tanggapan yang didahului dengan permasalahan disektor beliau terkait dengan susahnya realisasi proyek jalan tol dan permasalahan pertanahan, lalu menyampaikan tanggapan positif atas e-procurement untuk sektor PU. (g) Pak Nuh dibagian akhir juga membahas implikasi UUITE terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada Kepres 80 ttg Pengadaan barang dan jasa.
Rapat ditutup tepat jam 1000.
Komentar saya, ini rapat sangat efektif dan sangat terasa peran Bapak Menko dalam mengakomodir pendapat para menteri dan sangat efektif. Sayang rapat ini mungkin merupakan rapat pleno terakhir yang dipimpin pak Budiono sebagai Menko Perekonomian sebelum dilantik menjadi GUbernur BI yang baru dalam bbrp hari mendatang (InsyaAllah). Diharapkan sebelum mengakhiri jabatan, beliau bisa membawa Tim Detiknas menghadap Bpk SBY.
Demikian dan selamat bertugas di tempat baru untuk pak Budiono. Yang pasti suasana rapat di Depkominfo menjadi kenangan tersendiri bagi saya dan mungkin tak akan terulang lagi.
BBrp file rapat jika mendapat izin dari Depkominfo akan saya posting, mungkin menyusul minggu depan. Asal, jangan ada pencekalan lagi, seperti hari ini saya alami melalui akses Speedy di kantor yang selalu menyampaikan message "COnnection time out"

Demikian dan terima kasih.

DIlaporkan oleh:

Eddy Satriya
Asdep Telematika dan Utilitas
Deputi V Menko Perekonomian

NOTULEN DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA

2008-01-04T13:56:00.000+07:00

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Notulen dapat dilihat dibawah ini, sedangkan file presentasi dalam seminar sudah saya posting dalam file milis mastel-anggota dan telematika, bisa di download masing-masing.

Terima kasih,

Eddy Satriya

====================

N O T U L E N
DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA
Ruang Graha Sawala, DEPKEU
27 Desember 2007

PEMBUKAAN – Bpk Kemal A. Stamboel

- Beberapa perkembangan DeTIKNAS sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk memonitor policy dan strategy TIK Indonesia:
o Tujuh program inti (flagship) DeTIKNas: e-Education, palapa Ring, e-Government (National Identity Number, National Single Window, e- Procurement dan e- Budgeting), legalisasi software di Pemerintah.
o Ketujuh program tersebut di atas berjalan dengan baik kecuali National Identity Number yang baru fokus pada pemilu.
o Teknologi tidak menjadi masalah besar, tantangan justru terjadi di governance dan benefit realization untk publik.
- Management issues dalam pengelolaan ICT:
o Leadership dalam pelaksanaan program.
§ Mulai tahun 2008 di setiap departemen akan ada CIO (counterpart dari Meteri) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan berbagai masalah ICT di departemen.
§ Keseimbangan antara pengelolaan pusat daerah yang masih perlu didiskusikan lebih jauh.
§ Legislasi undang-undang ITE yang sedang dalam proses.
§ Budget Allocaton, masih terjadi kesulitan pengalokasian anggaran untuk flagship program, tapi Bapenas sudah memberikan gambaran.
o Budaya kerja yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
§ Sharing informasi antar departemen yang masih belum cukup lancar.
§ Government information yang online belum cukup banyak.
o Infrastructure readiness
§ Akan di address secara spesifik dalam program Palapa Ring yang akan menghubungkan seluruh kabupaten di Indonesia. Bagus sekali karena sudah ada komitmen stakeholder.
§ Hal penting lain adalah pembiayaan Palapa Ring yang akan ditanggung oleh operator / private sector.
§ Diharapkan program ini dapat mengurangi permasalahan digital divide.
- Konsep penyelenggaraan penyediaan procurement dari ICT.
o Indonesia merupakan salah satu pembeli teknologi yang terbesar (saat ini sekitar USD 5 Milyar per tahun).
o Pemerintah sendiri menganggarkan sekitar Rp. 3 T untuk ICT. Perlu ada pemikiran yang sistematik yang dapat memanfaatkan kondisi secara lebih efektif.
o Detiknas mengusulkan konsep perubahan dari Capex menjadi Opex di lingkungan pemerintah.
- Detiknas tetap menggunakan roadmap yang sudah disepakati bersama untuk langkah-langkah di masa yang akan datang.
o 2006 reformasi birokrasi terkait dengan ICT
o 2007 peningkatan awareness
o 2008 revitalisasi industri ICT dalam negeri
o 2009 diharapkan ICT menjadi daya saing bagi bangsa Indonesia
o 2010 sudah ada indikator-indikator baru yang menunjukkan performansi industri
- Detiknas tidak hanya fokus pada roll out program (proses implementasi-nya) namun juga dampak bagi masyarakat (hasil dari proses).
- Local content juga menjadi perhatian tersendiri bagi Detiknas. Di harapkan nantinya trafik internet juga akan di generate dari dalam negeri.
- Tarif internet juga menjadi issue yang sangat penting. Salah satu programnya adalah free internet for student. Telkom sudah menanggapi inisiatif ini dengan sangat cepat.
- Usulan untuk dibahas dalam diskusi: Bagaimana bisa menjabarkan manfaat akhir secara lebih nyata? Detiknas sudah dibentuk, swasta siap berpartisipasi dalam pendanaan (contoh Palapa Ring), akan ada CIO disetiap departemen.

DISKUSI

Paparan dari Ketua Mastel: Bpk Giri Suseno
Telaah Akhir Tahun 2007 ICT Indonesia
- Wilayah Indonesia sangat luas yang meliputi daratan maupun laut. Cara terbaik untuk menghubungkan seluruh wilayah tersebut adalah melalui ICT.
- Gambaran negara yang adil makmur belum terwujud, tanda-tanda sudah mulai terlihat.
- TIK merupakan pendukung dan penggerak kehidupan bangsa (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Keamanan). Namun pada kenyataannya, TIK baru menjadi faktor pendukung bagi ekonomi. TIK baru dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang mampu memberikan return yang besar. Return itu sendiri sebagian besar dinikmati oleh orang luar negeri, sedangkan dalam negeri hanya menjadi sumber dari retrun tersebut.
- Tanggung jawab Pemerintah adalah pada hal-hal yang srategis atau ketika masyarakat tidak mampu. Untuk sektor yang strategis, masyarakat bisa dilibatkan jika masyarakat mampu. ICT merupakan sektor yang strategis, sehingga Pemerintah bertanggung jawab terhadap sektor tersebut.
- Keadaan yang terjadi pada saat ini belum bisa terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah denga masyarakat karena sistem birokrasi yang masih menempatkan pemerintah sebagai penguasa, bukan partner yang setara.
- Pemerintah perlu ditransformasi untuk meningkatkan efesiensi dan produktifitas secara dramatis à transformasi ini dilakukan dengan menggunakan ICT.
- E Government merupakan hal yang berbeda dari apa yang berlaku saat ini. Konsekuensi-nya cara memegang dan menjalankan kekuasaan harus berubah, harus ada pembagian kekuasaan, mayarakat harus turut serta, transparansi, pelayann dan fasilitas, efisiensi, produktifitas dan kemudahan menjadi penting, jarak menjadi tidak berarti lagi, perbedaan besar dalam gaya hidup dan budaya, jalinan rumit antara commerce dengan trade, rumit dan canggihnya jaringan pertahanan dan kemanan, penyediaan anggaran besar dll.
- E government tidak hanya masalah eksekutif, yang paling sulit justru di legislatif. Tidak mudah untuk menyamakan pengertian di legislatif yang datang dari berbagai kalangan.
- Softaware edukasi indonesia sebenarnya sudah mampu untuk membuat, tapi tidak laku di Indonesia. Justru laku di luar negeri karena internet di Indonesia masih mahal.

Paparan dari Asisten Deputy Telematika dan Utilitas: Bpk Eddy Satriya
Ada dalam Bahan yang sudah dibagikan

Q&A
Moderator: Eddy Satriya

Pertanyaan/tanggapan: Haitan (Bandung)
- Indonesia belum memiliki layanan publik secara transparan.
- Pendekatan NIN yang dilakukan di Depdagri tidak bisa meng-cover kebutuhan karena menggunakan pendekatan tempat kelahiran. Hal ini dilakukan karena UU yang masih mengharuskan.
- Berapa banyak kerugian knowledge yang hilang karena tutupnya IPTN? Indonesia belum memahami knowledge commersialitation.

Tanggapan: Pak Giri Suseno
- Dari lingkungan industri strategis Nurtanio diubah menjadi PT strategis yang bertujuan untuk membentuk holding company terkait dengan aspek komersial.
- 2001, DPR meminta komisaris IPTN untuk memberikan paparan mengenai industri strategis. Ternyata DPR sudah memutuskan untuk membubarkan industri strategis. Inilah gambaran bahwa memberikan pengertian kepada legislatif jauh lebih sulit dibandingkan kepada eksekutif.

Pertanyaan/tanggapan: Hartoyo
Kenapa tidak membuat e-korupsi atau e-KKN? Karena ICT merupakan kunci untuk membuka pandora box masalah Indonesia. Kalau ICT dikerjakan secara sungguh2 akan mengubah budaya. Tidak harus seluruh rakyat pintar, 20% sudah cukup bagus. Pemerintah merupakan bagian dari permasalahan.

Pertanyaan/tanggapan: Setyanto P. Santosa
- Mendukung apa yang disampaikan pak Kemal. E-leadership sangat penting, tidak harus ada CIO. Harus di mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan seterusnya. Hari ini, berapa pejabat yang menggunakan email? Mahathir berhasil membangun Malaysia Superkoridor? Karena itu merupakan mimpi Mahathir. Komitmen Presiden dan wakil presiden sangat penting di sini.
- Hal penting lain adalah culture. Saat ini edukasi belum mendukung. Tamatan universitas saja saat ini hanya 8,7 juta, bagaimana target bisa 40 juta?
- Industri manufaktur dan konten juga sangat penting peranannya dalam industri TIK. Saat ini tidak mendapatkan perhatian. Infrastruktur bisa menjadi pendorong.
- Diusulkan BRTI tetap di bawah Pemerintah, jangan sampai di drive oleh politisi.

Pertanyaan/Tanggapan: Wahyu Prawoto (APJII)
- Mengenai anggaran, sektor ICT tidak terlihat dalam presentasi BAPENAS, masih diselipkan di sektor lain.
- Pengembangan sistem informasi di pemerintah saat ini selalu berorientasi pada hardware / komputer untuk menghindari kesulitan pada saat pemeriksaan. Hal lain, seperti pengembangan SDM, software dan hal-hal lain yang tidak terlihat secara fisik.
- Telepon atau listrik tidak pernah ada tender, tapi dalam hal internet justru selalu tender. Anggaran pemerintah baru keluar akhir tahun, selama satu tahun, penyedia internet harus memberikan talangan karena penyedia bandwidth internasional misalnya, meminta pembayaran di depan. Bagaimana jalan keluarnya?
- Tarif internet, APJII selalu menjadi kambing hitam. Padahal banyak komponen yang harus dihitung, misalnya international bandwidth provider, penyedia jaringan, harga komputer-nya sendiri dll. Perlu diperhatikan penyedia-penyedia tersebut. Contoh adalah harga bandwith di Singapura US 200 per MBps, sedangkan di Jakarta adalah US 2000 per MBps.

Pertanyaan/Tanggapan: Arnold Mamesah (Sampurna Telekom)
- Tantangan untuk pak Hartoyo, dulu pernah US 1 = Rp. 1.000,- mengapa sekarang tidak 1 GHz = US 1.000
- Data perlu dikumpulkan dan diolah untuk menjadi informasi sangat diperlukan dalam melakukan prediksi.

Pertanyaan/Tanggapan: Barata (IDTUG/IndoWLI)
Regulasi sangat tertinggal terhadap teknologi. Misalnya BWA, saat ini masih di freeze sejak April 2005. Di sisi lain, ada kewajiban untuk membangun jaringan sehingga menjadi grey area.

Pertanyaan/Tanggapan: Benny Nasution
- ICT merupakan infrastrukturnya infrastruktur (ICT bukan sekedar infrastruktur karena infrastruktur lain membutuhkan ICT), sehingga perlu menjadi kampanye nasional, barangkali di sounding di Sidang Kabinet.
- Dalam program detiknas, ada Palapa Ring yang hanya untuk backbone. Mengapa tidak diusulkan agar Pemda membangun Wifi gratis untuk jaringan aksesnya sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat dan menumbuhkan industri lokal.
- Sekarang tidak ada lagi kebanggaan nasional. Dulu ada satelit palapa yang menjadi kebanggaan nasional, sekarang sudah tidak ada lagi flagship seperti itu.

Pertanyaan/Tanggapan: Sriyanto
Mudah-mudahan USO yang akan ditender ulang januari nanti bukan akal-akalan. USO sudah dua kali gagal. Telkom menawarkan 1 SST sekitar 150 juta sedangkan Acess sekitar 145 juta. Diusulkan agar USO ini kembali ke UU 36 / 99. Dalam beberapa kali rapat disepakati akan dibentuk suatu lembaga independen yang mengelola bukan model BTIP seperti sekarang ini.

Pertanyaan/Tanggapan: San Herib (PT. Pos Indonesia)
Otoritas ICT di Indonesia belum jelas. Salah satu contohnya adalah kegagalan USO. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih belum terlayani ICT?

Pertanyaan/Tanggapan: Dayu P. Rengganis (PT. Indosat)
- Tidak mewakili Indosat
- Hasil-hasil dari WRC 2007, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia? Bagaimana tindak lanjutnya?
- Roadmap teknologi? Pemerintah belum ada kejelasan, apakah Pemerintah ingin agar Indonesia sebagai enabler atau manufacturing? Operator sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan produksi lokal.
- Roadmap regulasi. Seperti apa regulasi dimasa yang akan datang untuk melengkapi roadmap teknologi?
- Kode akses SLJJ? Bagaimana implementasinya? Mengapa ada kompromi? Mengapa dikaitkan dengan jumlah pelanggan dan ditunda implementasinya?
- Unified license? Bagaimana target waktunya?
- BHP Frekuensi? Sekarang ada dua cara, by ISR (untuk semua layanan selain 3G) dan by Bandwidth (untuk 3G). Kapan menuju BHP by bandwith secara keseluruhan?
- Tarif? Regulasi jangan terlalu ketat, lepaskan pada harga pasar.
- Sanksi denda? Perlu pengaturan yang sangat jelas, sehingga pada implementasi tidak menimbulkan multi tafsir.
- Local content? Perlu regulasi di sektor lain (misal departemen perindustrian) agar sinkron dengan pengaturan di Depkominfo.
- Kesetaraan Regulator dan Operator. Operator bisa menuntut regulator. Payphone AT&T sudah dismantle, mengapa di Indonesia masih di

Pertanyaan/Tanggapan: Soemitro Roestam
- Belum ada satu usulan yang bersifat revolusioner.
- Dari pak Taufik Hasan, pemanfaatan ICT di Indonesia sangat lambat sehingga banyak opportunity lost. Belum ada sinkronisasi antara Pemerintah dan swasta, masing-masing membuat program sendiri-sendiri yang tidak saling terkait.
- Detiknas seharusnya flagship-nya tidak hanya tujuh, yaitu enam belas sebagaimana hasil rapat tanggal 28 Desember 2006.
- Operator masih menawarkan tarif terlalu mahal. Seperti keputusan KPPU kemarin, ROE operator terlalu tinggi.
- Palapa ring perlu di kaji kembali. Tarik kabel terlalu panjang perlu investasi terlalu mahal untuk Indonesia timur. Sebaiknya untuk Indonesia timur menggunakan satelit saja, optik untuk kota-kota besar.
- Saran untuk keputusan hari ini adalah mendukung teleworking, sudah banyak yang menerapkan di Indonesia, misalnya IBM, HP, Cisco.

Tanggapan pak Kemal:
Detiknas selalu mengangkat tujuh flagship karena ingin fokus. Program-program yang lain tetap jalan dan nantinya akan ketemu dai tujuh flagship tersebut.

Pertanyaan/Tanggapan: Ani Iwasaki (Pusat Studi Jepang untuk Kemajuan Indonesia)
- Sangat mendukung prof Hartoyo tentang e-korupsi.
- Sejak tahun 1992, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah database real time.

Pertanyaan/Tanggapan: Rahman (LSM Pejuang tanpa Akhir)
- Setiap regulasi yang ditetapkan tidak mengacu pada apa sebenarnya tujuan pembentukan negara ini. Hal-hal yang sebenarnya teknis diperdebatkan sedemikian keras.
- Sistem ekonomi Indonesia juga harus dirubah, jangan mengikuti ekonomi liberal Amerika.
- Kita mengalami ketinggalan di sisi IT kerena tidak pernah melakukan kajian secara mendalam terhadap krisis teknologi.

Pertanyaan/Tanggapan: Naswil Idris
- Pernah menjadi penghargaan sebagai “sinister” ICT dari pak Sofyan Djalil.
- APW Komintel sudah dibekukan oleh Depkominfo, tapi di akui di dunia.
- CIO di republik ini tidak ada. Dulu Harmoko sebagai Menpen jelas, sekarang justru tidak ada.
- Tujuan ICT sebenarnya adalah self learning.
- Penetrasi 1% akan meningkatkan kesejahteraan 3%, tapi sekarang kemakmuran tidak meningkat. Lie of statistic.
- PSA dan Microsoft selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah pembajak no. 3 terbesar di dunia. Apakah data ini benar? Depkominfo akan segera memberikan klarifikasi.
- Target 25 juta pemakai internet masih diragukan.
- Kita tidak bisa mengandalkan ICT saja, pertemuan antar manusia tetap diperlukan.
- SIN, banyak pemalsuan umur saat ini oleh TKW.

Pertanyaan/Tanggapan: Ikhwan Mahri (Telkom)
- Tidak mewakili Telkom
- Telkom merupakan satu-satunya BUMN Telekomunikasi, banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa. Namun keberpihakan Pemerintah kepada Telkom belum cukup. Bagaimana kebijakan pemerintah ke depan? Mengapa Telkom tidak dibentuk sebagai national champion di Telekomunikasi?
- Kepemilikan asing di sektor telekomunikasi, apakah kita biarkan saja operator asing masuk ke Indonesia tanpa batas?

Pertanyaan/Tanggapan: Nies Purwati (XL)
- Mengusulkan agar Menko Perekonomian bisa lebih berperan untuk mengkoordinasikan berbagai aparat Pemerintah. Contoh adalah Ditjen Postel/BRTI dengan KPPU yang masing-masing merasa memiliki wewenang. Misalnya KPPU meminta Telkomsel menurunkan tarif, padahal penurunan tarif akan mengakibatkan peningkatan trafik yang mungkin mengakibatkan kualitas network kurang bagus. Di sisi lain Ditjen Postel akan menjatuhkan sanksi denda jika kualitas layanan turun.
- Contoh lain adalah komitmen pembangunan. Operator diminta untuk terus membangun, pembangunan ini memerlukan dana yang biasanya diperoleh dari return. Jika ada pengaturan yang sampai membatasi margin, maka target pembangunan juga akan sulit dicapai.
- Kepemilikan asing, perlu ada sinkronisasi dari UU Investasi Asing dan Peraturan Presiden yang baru. Ada perbedaan yang perlu diklarifikasi. Dari BKPM mengatakan bahwa eksisting operator dikecualikan.
- Di Indonesia, tidak ada kejelasan sejak awal berapa jumlah operator di Indonesia, adalah wajar jika investor asing datang berbondong-bondong ke indonesia. Indonesia luas sehingga diperlukan lebih banyak investor.

Pertanyaan/Tanggapan: Sunyoto Usman (Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM)
- Bagaimana masyarakat kita disiapkan untuk menerima resiko?
- Jogja mendapatkan award sebagai ranking 3 dalam e government. Email yang masuk ke pejabat Pemerintah di Yogyakarta masih harus di catat lebih dulu oleh sekretaris. Hal ini adalah contoh bahwa kultur kita belum siap.
- Persoalan-persoalan desa-kota, wilayah (terisolir/terpencil atau tidak), sektor (pertanian, jasa, industri), etnis, gender dsb harus disentuh oleh kebijakan-kebijakan telekomunikasi. Masyarakat kita sangat heterogen.
- Dari segi sosial, masyarakat kita sedang mengalami tiga perubahan mendasar, yaitu perubahan gerak ekonomi (akibatnya timbul kesenjangan atau kemiskinan baru), proses demokratisasi dan proses desentralisasi (jika tidak hati-hati NKRI akan terancam).

Pertanyaan/Tanggapan: Arnold P. Djiwatampu
- Sudah waktunya untuk menghimpun banyak pendapat di masyarakat oleh Pemerintah karena fungsi Menko Perekonomian yang sangat strategis dalam proses revisi aturan-aturan yang sangat menghambat kemajuan telematika, misalnya aturan pengadaan barang yang menghambat penunjukan. Contoh TKD sudah mengadakan percobaan-percobaan untuk software NGN dengan Telkom dan Indosat yang akhirnya justru tidak dipakai. Dirut Telkom mengatakan hal ini karena peraturan yang tidak memungkinkan.
- Palapa ring. Filosofi dasarnya adalah jika kita tidak memiliki backbone yang memadai, maka tarif di end user akan mahal. Di sinilah peran pentingya palapa ring. Sifat strategis tidak ada di negara yang sudah memiliki jaringan lengkap. Dalam kasus Indonesia, telekomunikasi masih strategis karena belum ada jaringan yang lengkap. Strategis baru akan muncul jika tidak ada persaingan. Palapa Ring bisa menjadi dasar dalam kompetisi yang sesungguhnya.
- WiMAx dan BWA harus segera diputuskan oleh pemerintah.
- R&D agar sangat diperhatikan, semua perusahaan harus menyisihkan pendapatan untuk R&D. Korea mewajibakan perusahaan untuk menyisihkan 10% untuk R&D.
- Local content bisa sampai 90% jika kita mempertahankan perusahaan-perusahaan lokal.
- Prihatin dengan pemahaman yang masih terjadi kesenjangan di masyarakat, contohnya adalah apa yang disampaikan oleh LSM Pejuang Tanpa Akhir.

Tanggapan: Heru Sutadi (BRTI)
- Dalam pembangunan ICT, jangan sampai pembangunan menjadi sarana penghisapan sumber daya masyarakat.
- Fokus tujuan pengaturan adalah Penetrasi meningkat/teledensitas naik, tarif terjangkau dan kualitas layanan yang baik.
- EBITDA di Indonesia masih terlalu tinggi, lebih dari 60%
- Pembagian wewenang antara KPPU dengan BRTI memang masih belum jelas.
- Mengenai kualitas layanan masih dalam wacana apakah akan dikenakan denda atau ada mekanisme lain.
- Produksi dalam negeri juga menjadi fokus BRTI, akan sangat baik jika kita mampu menjadi manufacture, bukan hanya pembeli.
- Sedang dilakukan kajian akademis untuk perubahan UU 36/99 agar lebih sesuai dengan perkembangan dalam industri telekomunikasi dan industri lain (media, penyiaran). Salah satu point penting dalam UU baru nanti adalah posisi regulator, apa yang akan terjadi dengan BRTI?
- Liberalisasi telekomunikasi juga masih menjadi hal yang dilematis. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilah sektor mana yang bisa diatur kepemilikan maksimal asing?
- Depkominfo sedang menyusun roadmap mengenai liberalisasi telekomunikasi di masa mendatang.
- WiMAX akan segera dilakukan tender untuk 2.3 GHz. Harus ada penyertaan industri dalam negeri dalam issue ini.

Tanggapan: Ismail (Ditjen Postel)
- Untuk WiMAX, masih dalam wacana internal, apakah tender akan dibuka untuk semua pihak termasuk operator seluler yang sudah memiliki resource frekuensi besar? Atau khusus untuk perusahaan-perusahaan baru saja? Masih banyak pro kontra.
- Ditjen postel masih melakukan kajian internal, bahkan dibuka ke publik sehingga proses menjadi lambat.
- Selain mengenai siapa yang boleh berpartisipasi, metode seleksi juga masih menjadi perdebatan, apakah lelang atau beauty contest?
- Dalam pengambilan keputusan diperlukan diskusi-diskusi seperti ini.
- Regulator banyak mengalami hambatan karena UU-nya sendiri masih belum mendukung. Perlu dilakukan upaya pemahaman yang dilakukan bersama-sama, terutama kepada legislator.
- Ditjen Postel juga memiliki handicap2 sendiri. Salah satu faktor penting adalah SDM. Operator mudah melakukan rekrutmen-rekrutmen, Ditjen Postel tidak bisa melakukan hal itu. Untuk mengatasi hadicap itu, diperlukan konsultan. Dalam model ini, Postel juga mengalami hambatan dalam proses pengadaan. Postel harus banyak ber-akrobat untuk menyiasati berbagai handicap tersebut.

Pertanyaan/Tanggapan: Cahyana Ahmad Djayadi
- Diskusi ini dinilai berhasil karena bersifat retrospektif dan pada saat yang sama juga ada outlook.
- Dari segi substansi banyak bersifat operasional dan teknis (bisa dicek langsung ke aturan-aturan yang ada) serta strategis (masukan-masukan sangat bermanfaat).
- Lain waktu perlu diundang legislator untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.
- ICT selalu ada tiga sektor, yaitu dimensi teknologi, financial dan regulasi. Untuk regulator, harus memahami ketiga dimensi tersebut.
- Teknologi harus dipahami dua sisi, sisi baik maupun sisi buruknya.
- Finansial juga harus dipahami, teknologi dibeli dari luar dengan harga sangat mahal, oleh sebab itu ada aturan-aturan mengenai cross ownership dll.
- Playing field yang memahami teknologi dan finansial akan lebih komprehensif.
- Presiden juga aware, dan siap menjadi ketua Detiknas.
- Depkominfo akan sangat senang jika ada matriks yang terkait dengan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sampaikan dampaknya, usulan-usulan karena Pemerintah akan selalu melakukan re-allignment.
- Bagus sekali ada akademisi dalam forum ini.
- Besok di Depkominfo akan ada press conference untuk menginformasikan program-program yang telah dan akan dilakukan.

PENUTUPAN
- Forum ini ditujukan untuk bersifat retrospektif maupun outlook sebagaimana telah disampaikan
- Catatan akhir untuk Menko Perekonomian sebagai hasil diskusi ini: Regulasi (beberapa UU yang perlu diubah), investasi (makro maupun mikro) dan SDM.
- Optimisme untuk tahun 2008.

---oo0oo---

CATATAN:
Notulen ini dibantu penulisannya oleh staf dari PT. Indosat, telah diteliti dan diakui kebenarannya oleh Eddy Satriya.
Jika ada hal-hal yang terlewat, nanti akan disempurnakan dalam proses pembuatan laporan akhir diskusi.
Mohon maaf jika ada kesalahan ejaan nama/asal/atau jabatan.

UNDANGAN DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA

2007-12-21T20:15:00.000+07:00

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta 10710
Telepon : 3808384 – 3850119. Fax : 3440394

Nomor : UND - 160/D.V.M.EKON/12/2007 Jakarta, 19 Desember 2007
Perihal : Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia
Lampiran : Daftar Undangan

Kepada Yth. :
Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka peningkatan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan lintas sektor telematika pada TA 2008 mendatang serta guna menghimpun masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, dengan ini kami mengundang kehadiran Saudara dalam Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/27 Desember 2007
Jam : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Graha Sawala, Gedung Utama Lantai 1
Departemen Keuangan
Jln. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta, 10710

Mengingat pentingnya acara, kehadiran Saudara tepat pada waktunya sangat diharapkan.

Demikian dan atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah

TTD

Bambang Susantono

------
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

A G E N D A

DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA

Graha Sawala, Gedung Utama, Menko Perekonomian
Jakarta, 27 Desember 2007

09.00 – 09.30 Wib
Pendaftaran Peserta

09.30 – 09.45 Wib
Sambutan dan Pembukaan oleh Bpk. Kemal A. Stamboel, Wakil Ketua Tim Pelaksana DETIKNAS

09.45 – 10.45 Wib
Paparan Pengantar Diskusi oleh :
a. Bpk. Giri Suseno Hadihardjono, Ketua Umum Mastel
b. Bpk. Eddy Satriya, Asdep Telematika dan Utilitas

10.45 – 12.45 Wib
Tanya Jawab dan Diskusi
12.45 Wib - Selesai
ISHOMA

Catatan :
Jika ada masukan/tanggapan/kritik atau saran yang tidak sempat dibahas dalam diskusi, dapat dikirimkan melalui fax : 021 – 3456817 atau email kepada : Frista Vetrina (frista@ekon.go.id) atau Rudy Dharmanto ( rudydharmanto@ekon.go.id )

DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN
NO. UND. 160/D.V.M.EKON/12/2007
Tanggal 19 Desember 2007

Kepada Yth. Bapak / Ibu/ Saudara:

Kantor Menko Perekonomian
1. Sesmenko Bidang Perekonomian
2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
3. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan
4. Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Adi Sasitiwarih

Kantor Kementerian Negara BUMN
5. Sekretaris Menteri Negara BUMN
6. Gumilang Hardjakoesoema (Staf Ahli)
7. Alexender Rusli (Staf Khusus)
8. Loso Judijanto (Staf Khusus)
9. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi
10. Asisten Deputi Urusan Kewajiban Pelayanan Umum
11. Asisten Deputi Urusan Usaha Telekomunikasi

Departemen Komunikasi dan Informasi
12. Sekretaris Jenderal
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan
14. Staf Ahli Bidang Hubungan
15. Dirjen Aplikasi Telematika
16. Dirjen Pos dan Telekomunikasi
17. Dirjen Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
18. Suhono Harso Supangkat (Staf Khusus Menteri)
19. Abdullah Alkaf (Staf Khusus Menteri)
20. Direktur Telekomunikasi
21. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
22. Direktur Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
23. Direktur Kelembagaan Internasional
24. Direktur E-Government
25. Direktur E-Business
26. Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten
27. Direktur Pemberdayaan Telematika
28. Direktur Standarisasi dan Audit Aplikasi Telematika
29. Kepala Biro Perencanaan
30. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Telematika
32. Kepala BTIP

Tim Pelaksana DETIKNAS
33. Kemal A Stamboel
34. Giri Suseno
35. Jonathan L Parapak
36. Jos Luhukay
37. Hari Sulistyono
38. Andi Siswaka Faisal

Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
39. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur
40. Lucky H. Korah
41. Dewi Yuliani

Kementerian Negara Riset dan Teknologi
42. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
43. Richard Mengko

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
44. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material
45. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Departemen Perindustrian
46. Sekretaris Jenderal
47. Ir. Achdiat Atmawinata (Staf Ahli Menteri)
48. Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika
49. Direktur Industri Telematika

BAPPENAS
50. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
51. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika
52. Direktur Industri, IPTEK dan BUMN
53. Direktur Penanggulangan Kemiskinan
54. Direktur Agama dan Pendidikan
55. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
56. Kasubdit Pos dan Telematika

Departemen Kelautan dan Perikanan
57. Direktur Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil
58. Saut Hutagalung
59. Indra Gunawan

DPR / DPD / Parpol
60. I Wayan Koster
61. Marwan Batubara
62. Darmizal, Partai Demokrat

PT. Pos Indonesia
63. Direktur Utama
64. Direktur Bisnis Komunikasi
65. Direktur Keuangan
66. Dadang Tresnasena
67. James M. Purba

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
68. Koesmarihati
69. Bambang P. Adiwiyoto
70. Hery Nugroho
71. Heru Sutadi
72. Kamilov Sagala

Pustekkom, Depdiknas
73. Ketua Tim ICT, Depdiknas
74. Lilik Gani
75. Purwanto

Institut Teknologi Bandung (ITB)
76. Kepala Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)
77. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
78. Kepala Pusat Penelitian Wilayah dan Infrastruktur
79. Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi
80. Kepala Divisi Inovasi Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi
81. Leo Aldianto, School Of Business & Management

Universitas Indonesia
82. Rio Sofwanhadi
83. Djoko Hartanto
84. Riri Fitri Sari
85. Roy V. Salomo
86. Andrinov Chaniago

Universitas Gajah Mada (UGM)
87. Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik, UGM
88. Sri Adiningsih, UGM
89. Arif Wismadi, Pustral UGM
90. Sunyoto Usman, Pustral UGM
91. Taufik Mulyana

Penyelenggara Telekomunikasi
92. Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
93. Direktur Konsumer, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
94. Direktur Enterprise & Wholesale, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
95. Chief Information Technology, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
96. Wiseto Agung, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
97. Slamet Riyadi, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
98. Rizkan Chandra, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
99. Rochiman Sukarno, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
100. Luth Rachman, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
101. Dirut PT. Indosat
102. Dayu Rengganis, PT. Indosat
103. Brata T. Hardjosubroto, PT. Indosat
104. Prastowo M. Wibowo, PT. Indosat
105. Sulistyowati Etty P., PT. Indosat
106. Indra H. Salya, PT. Indosat
107. Dede Rusnandar, PT.Indosat Mega Media
108. Dirut PT. Bakrie Telecom
109. M. Buldansyah, PT. Bakrie Telecom
110. Dirut PT. Excelcomindo Pratama, Tbk
111. Nies Purwati, PT. Excelcomindo Pratama, Tbk
112. Dirut PT. Infokom Elektrindo
113. Susilo Hadi, PT. Infokom Elektrindo
114. Dirut PT. Powertek Utama Internusa
115. Ketua Komite Manajemen Interim Palapa Ring
116. Ann Gusnayanti, PT. Natrindo Telepon Seluler
117. Dirut PT. Pasifik Satelit Nusantara
118. Andry Fertanto, PT. Pasifik Satelit Nusantara
119. Thea F. Joechri, PT. Pasifik Satelit Nusantara

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
120. Ketua Umum APJII
121. Kabid Org. & Membership

Dekopin
122. Ketua Umum Dekopin
123. Desra Ghazfan

Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI)
124. Torda Priyanto
125. Arifin Nugroho

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)
126. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
127. Hidayat Tjokrodjojo
128. Brata T. Hardjosubroto
129. Bambang Soesijanto
130. Benny S. Nasution
131. Sutrisman
132. Alex Kumara
133. Hinca IP Pandjaitan
134. Onno W. Purbo
135. Richard Kartawijaya
136. Rudi Rusdiah
137. Setyanto P. Santosa
138. Shanti L. Poesposoetjipto
139. Wisnu Askari Marantika
140. Arnold Djiwatampu
141. Retno S. Renggana
142. Sumitro Rustam

KPPU
143. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
144. Moh. Iqbal
145. Ana Maria T
146. M. Nawir Messi
147. Didik Akhmadi
148. Syamsul Maarif

Habibi Centre
149. Ilham Habibie
150. Umar Juoro
151. Dewi Fortuna Anwar
152. Shanti Shirad

KADIN
153. Chris Kanter
154. Hidayat Tjokrodjojo, Kamar Dagang Dan Industri Indonesia

Lain – lain
155. Redaksi Bisnis Indonesia
156. Arif Pitoyo, Bisnis Indonesia
157. Redaksi e-Indonesia
158. Redaksi Sinar Harapan
159. Rene L.P., Kompas
160. Muhammad Ikhsan, Warta Ekonomi
161. Betti Alisjahbana, Presiden Direktur PT. IBM
162. Natasha Beschorner, The World Bank
163. Hartojo Wignjowijoto, Institute of National Capacity Studies
164. Darmoni Badri, Apnatel PT. Darmo Eka Sakti
165. Jonah Stephen Jeramiah, PT. Microsoft Indonesia
166. Dany Aditya, Air Putih Palapa
167. Ari W. Immanuel Saragih, British Embassy
168. Moh. Haitan Rachman, Pretek Bandung
169. Yusra Oktavina, Bakrie Telecom
170. Yanuar Rizky, Aspirasi Indonesia Research Institute
171. Agung Hardjono, Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Departemen Keuangan
172. Edy Surya, PT.Dayakita Integra Teknologi
173. T.A Sanny, Direktur Eksekutif BHTVF
174. Budi Rahardjo, IndoCISC
175. Harison Sitohang, PT. Cisco Systems Indonesia
176. Panusunan Simajuntak, Smart FM Jakarta
177. Soeradi, PT. Abdi Tama Mitra
178. Sumarpung Halim, PT. Puspa Intimedia Internusa
179. Azis Nugroho, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
180. Deslison Sikumbang, Samsung Corporation
181. I.B. Alit Wiratmaja, Antara Lembaga Kantor Berita Nasional
182. Herimanto Wira, PT. Indonusa System Integrator Prima
183. Idris F. Sulaiman, International Telecommunications Users Group
184. IB. Putra Jandhana, PT. Ramaduta Teltaka
185. Bismo Abiyoso, PT. Astratel Nusantara
186. Wisnu Adhi Wuryanto, Serikat Karyawan TELKOM
187. Rahardi Ramelan
188. Christoffel F. Sitohang, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
189. Teguh Trianung Djoko, PT. Cakra Mitra Pandawa
190. Marsini Adinegoro, PT. Temasindo Intipratama
191. Mulia P. Tambunan, PT. Multimedia Nusantara
192. Zen Smith, PT. Mobile-8 Telecom
193. Aurora A. Rubio, Internasional Telecommunication Union
194. Sylvia W. Sumarlin, PT. Dyviacom Intrabumi Tbk
195. Yanuar Rizky, PT. Aspirasi Indonesia Research Institute
196. Yusra Oktaviana, PT. Bakrie Telecom Tbk
197. Petri I. Octavianus, PT. Horison Komunikasi
198. Destry Damayanti, Mandiri Sekuritas
199. Hardini P. Bratanusa, Putrikom
200. Maurin Andri, Gajas Media Group
201. Kemal Surianegara, Danata Knowledge Capital
202. Romi Satria Wahono, Ilmucomputer.com
203. Rudy Rusdiah, PT. Asricitra Pratama
204. Arifin Nugroho, Asia Broadcast Satellite
205. Srijanto Tjokrosudarmo, Forum Banjir Kanal Timur (FBKT)
206. Sammy Kristamuljana, Prasetiya Mulya
207. Andre Ludya Liap, PT. Supra Primatama Nusantara
208. Ketut Wiyasa, PT. Gemilang Putri Nusantara
209. Ketua Indonesia Telecommunications Users Group

Buku "Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur

2007-07-16T11:30:00.001+07:00

Bapak dan Ibu Yth.

Bagi yang ingin mendapatkan buku PSO diatas versi PDFnya silakan klik DISINI.

Mohon saran dan komentarnya dengan bebas dapat disampaikan kepada kami dengan address sbb:

Asdep Telematika dan Utilitas
Deputi V
Kantor Menko Perekonomian
Gedung PAIK Lt 7
Jl Lapangan Banteng TImur 2-4
Jakarta 10710, INDONESIA
Tel: 62.21.3456714
Fax: 62.21.3456817
Email: rudydharmanto@ekon.go.id dan frista@ekon.go.id

Wassalam,

Eddy

Dari Diskusi Kebijakan Sektor Pos dan Giro 4 Juli 2007 di Jakarta

2007-07-13T10:14:00.000+07:00

"Diskusi Kebijakan Sektor Pos dan Giro dalam Era Kompetisi dan Globalisasi" telah selesai dilaksanakan tanggal 4 Juli lalu bertempat di Ball Room Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Diikuti oleh sekitar 100 peserta dari stakeholeder terkait seperti Bappenas, Ditjen Postel, Kantor Meneg BUMN, Depkeu, PT. Posindo, operator jasa pos dan giro, serta Asperindo berlangsung meriah dan sarat diskusi. Berbagai isu kebijakan telah dibahas dan didiskusikan, termasuk regulasi yang berada dalam tahap transisi untuk memberbaharui UU Pos N0. 6/1984 dan berbagai peraturan terkait.

Diskusi yang tepat dimulai jam 10.00 pagi berlangsung non-stop hingga jam 13.22 yang ditutup dengan tanggapan dari Anggota DPR Komisi I, Bp. ALi Muchtar Ngabalin.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terlampir disampaikan notulen atau catatan diskusi yang kami harapkan nantinya bisa ditingkatkan menjadi satu laporan kompherensif ttg sektor Pos dan Giro di Indonesia.

Saran dan kritik sangat kami harapkan. Ditulis langsung di blog ini.

Wassalam,

Eddy Satriya
Asdep 5/V (Telematika dan Utilitas)
=================================================================

NOTULEN
DISKUSI POS DAN GIRO DALAM ERA KOMPETISI DAN GLOBALISASI
Rabu, 04 Juli 2007, Pukul 09.00 – 13.00 Wib
Hotel Sari Pan Pacific

Diskusi dibuka oleh Deputi V Kantor Menko Perekonomian, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan di dari 3 pembicara yaitu : Bp. M. Kadrial (Sekjen ASPERINDO), Bp. Hana Suryana (Direktur Utama PT. Pos Indonesia), dan Ibu Woro Indah Widiastuti (Direktur Pos Ditjen Postel).

A. SESI PAPARAN

1. Paparan dari Bapak M. Kadrial, Sekjen ASPERINDO
Bapak M.Kadrial mempresentasikan paparan dengan Tema : “Potensi dan Tantangan Jasa Perposan Swasta dalam Era Kompetisi dan Globalisasi” dengan pembahasan sebagai berikut :
- ASPERINDO dinaungi oleh 2 UU yaitu UU perposan No.6 Tahun 1984 dan UU otonomi daerah No. 32 dimana kedua UU ini mempunyai kewenangan dan saling terkoordinasi.
- Untuk mengurangi beban pemerintah dan agar dapat menampung tenaga kerja lebih banyak dan juga agar dapat memberikan layanan yang kompetitif pada pengguna jasa maka disarankan sektor pos ini untuk tidak ada diskriminasi.
- Undang – Undang Pos pengganti harus bisa menampung perkembangan industri yang dilayani dari “door to door” menjadi layanan logistik dan SCM.
- Didalam UU Pos pengganti ini perlu dimasukkan tambahan-tambahan istilah lainnya dan perlu digali lebih dalam misalnya adanya istilah dokumen dan logistik.
- Dengan melihat karakteristik jasa titipan yang memerlukan permodalan yang cukup rendah dan kekaryaan dan menampung SDM non skill maka usaha jasa kurir ini semestinya tidak dibuka untuk asing. Dan jika memang asing harus masuk maka mayoritas harus ada di perusahaan lokal.
- Perlu mengembangkan jasa kurir agar dapat mengembangkan usahanya secara internasional dalam rangka meningkatkan devisa Negara.
- Karena adanya ijin-ijin yang tumpang tindih maka disarankan agar ijin-ijin tersebut perlu disederhanakan untuk pembinaan dan pengawasan yang bertanggung jawab tetapi terkontrol dalam menekan ekonomi biaya tinggi.
- Dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik pada pengguna jasa maka diperlukan faktor pendukung produksi yang handal melalui seleksi pemberian ijin yang ketat menurut kemampuan atau klasifikasi usaha.
- Untuk perijinan perlu diatur lagi berdasarkan daerah operasi misalnya untuk usaha yang lingkupnya nasional ijin dikeluarkan oleh Ditjen Postel tetapi jika lingkupnya hanya provinsi ijinnya bisa dari Dinas Perhubungan Provinsi dan seterusnya.

- Perlu dipisahkan antara ijin Nasional, Provinsi dan kotamadya
- Dari sisi pengawasan / pelaporan harus diatur sesuai dengan lingkup daerah operasinya.
- Perusahaan Jasa Titipan (Perjastib) hadir sebagai antisipasi keinginan konsumen dalam layanan bidang perposan. Perkembangan layanan menuntut ada reformasi regulasi agar ada keleluasaan dalam optimalisasi potensi.
- Kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah telah menghadirkan regulasi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan kondisi kurang efisien, kontra poduktif serta hight cost activity.
- Karakteristik Perjastip dengan padat karya dan memerlukan modal kecil, perlu dikembangkan dengan menciptakan regulasi yang tepat dan pembinaan yang terarah.
- Memberikan masukan agar bisnis perposan dapat dibuka dengan melibatkan sektor swasta tanpa ada diskrimanasi dengan lebih memperhatikan kepentingan nasional.

2. Paparan dari Bapak Hana Suryana, Direktur Utama PT. Pos Indonesia
Bapak Hana Suryana mempresentasikan paparan dengan Tema : “Tantangan dan Peluang Peran Baru PT. Pos Indonesia sebagai Economic Development di Era Informasi” dengan pembahasan sebagai berikut :
- Jumlah Desa saat ini yaitu 73.000 desa dan PT. Pos Indonesia hanya bisa melayani 42 % saja sementara ini PT.Pos memanfaatkan jasa Pemda.
- PT. Pos ingin memposisikan diri dengan ASPERINDO, sebenarnya ada komunikasi 2 arah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang bisa dilakukan oleh PT. Posindo.
- PT. Pos Indonesia dengan 3.736 Kantor Pos dalam kendali langsung dengan 32.000 point of service sebagai jaringan yang terkendali, merupakan potensi bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, baik yang bersifat pelayanan umum, pengembangan bisnis maupun pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pembangunan daerah tertinggal.
- Pola PSO saat ini sedikit banyak telah mempengaruhi melemahnya daya saing perusahaan.
- Perlu dilakukan penanganan yang segera terkait performance, volume, quality dan investasi agar mampu menggerakkan pelayanan dan bisnis sektor Pos dan Giro serta terhindar dari keterpurukan sebagai potensi bangsa.
- Sebagian besar negara dunia anggota UPU masih menerapkan sistem eksklusif dalam pembinaan sektor Pos dan Giro perlu dicermati agar reformasi regulasi mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan bangsa dan layanan masyarakat umum.
- Penerapan teknologi komunikasi sebagai yang harus dikembangkan agar infrastruktur sektor Pos dan Giro mampu memberikan nilai tambah dan memberi manfaat yang lebih bagi masyarakat.
- Pemanfaatan seluruh potensi bangsa pola kemitraan merupakan alternatif solusi dalam pengembangan inftastruktur sektor Pos dan Giro.

3. Paparan dari Ibu Woro Indah Widiastuti, Direktur Pos Ditjen Postel
Ibu Woro Indah Widiastuti mempresentasikan paparan dengan tema : “Perposan Nasional Menghadapi Era Globalisasi dan Kompetisi” dengan pembahasan sebagai berikut :
- Ketentuan-ketentuan dalam sektor pos sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukannya redefinisi sektor pos terutama diperluas untuk memberikan ruang bagi pemain baru & Stakeholder.
- Definisi dari jasa pos yang dulunya berdasarkan pada jasa pos tradisional harus diperluas untuk merefleksikan perubahan yang sekarang berlangsung dalam ketentuan jasa pos dalam hal ini ketentuan tentang jasa elektronik baru dan integrated solution, sehingga kedepannya pada suatu unit pelayanan pos tidak hanya menyelenggarakan pelayanan pos tetapi juga bisa menyelenggarakan pelayanan elektronik.
- Penyelenggaraan perposan saat ini masih diatur melalui UU No.6 yang diturunkan lebih lanjut pada peraturan-peraturan pemerintah, dimana UU No.6 tersebut mengarahkan bahwa sektor perposan digunakan untuk mendukung pembangunan dan persatuan bangsa, kemudian dikatakan juga bahwa pos diselenggarakan oleh negara dan negara dalam hal ini negara memberikan tugas dan wewenang kepada PT. Pos untuk melaksanakannya. Dari sini dapat dilihat bahwa unsur monopoli masih terlihat jelas.
- Harus ditentukan di sektor mana perposan ini akan berada karena saat ini PT. Pos berada pada persimpangan pada tiga pasar besar yaitu komunikasi, transportasi, logistik dan periklanan.
- Kebijakan kedepan mengenai jasa perposan di Indonesia mengacu pada rencana pembangunan nasional yaitu menyelenggarakan restrukturisasi industri perposan yang ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif serta meningkatkan kinerja PT. Pos, peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos yang ada, penyediaan infrastruktur pos yang memadai dan handal untuk memperkecil adanya kesenjangan digital, peningkatan pembangunan aplikasi telekomunikasi yang berbasis teknologi.
- Permasalahan yang dihadapi sektor pos saat ini adalah perluasan jangkauan layanan, yang diharapkan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- Tarif yang ada saat ini untuk surat memang berada dibawah cost, untuk kedepannya ditjen postel akan membuat kajian tentang pihak yang diuntungkan dengan adanya tarif yang rendah ini
- Perlu adanya pola kemitraan sehingga Infrastruktur pos dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Akan disusun suatu cetak biru perposan nasional, cetak biru ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan suatu kejelasan proses sektor perposan, untuk itu akan dilakukan pemetaan, peramalan entitas bisnis atau industri perposan nasional hingga sampai pada penentuan milestone pengembangan industri perposan yang strategis.
- UU No. 6 tahun 1986 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam penyelanggaraan perposan ini.

- Pada bulan september akan dilakukan revisi kajian akademik dari RUU Pos, dan awal september Ditjen Postel akan memaparkan kajian-kajian revisi RUU Pos untuk mendapatkan suatu masukan dari para stakeholder maupun diluar stakeholder yang bersinggungan dengan sektor pos ini, sehingga pada tahun 2008 dapat dibahas dan tahun 2012 dapat diimplementasikan.
- Sektor Pos dan Giro yang didukung jaringan pada seluruh negeri mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan nasional dan pembangunan sosial serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
- Pengaruh tehnologi dan liberalisasi mengharuskan terjadinya perubahan regulasi untuk mendorong kemandirian dan efisiensi dalam pembangunan bangsa dan negara.
- Sarana dan prasarana sektor Pos dan Giro perlu dipertahankan, ditingkatkan dan dikembangkan melalui restrukturisasi regulasi dan penyelenggaranya dengan memperhatikan peluang adanya persaingan yang produktif sehingga memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- Permasalahan perluasan jaringan, tehnologi informasi, invertasi dan kemitraan perlu dikembangkan melalui reformasi kebijakan dan sistem pengaturan.

B. SESI DISKUSI

1. Bp Syarifudin Direktur Eksekutif ASPERINDO
- Regulasi Perposan sudah dibahas dengan banyak pihak., sebenarnya untuk mengatasi masalah domestik dan internasional dan diperlukannya suatu undang undang yang dapat merangkum semua permasalahan baik itu domestik maupun internasional. Domestiknya ialah kepentingan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha diperlukan suatu undang-undang yang kondusif sehingga kepentingan-kepentingan tersebut bisa terakomodir. Untuk Internasional, saat ini sudah ada permintaan dari beberapa Negara tetapi belum ada yang bisa dihandle. Mohon Menko Perekonomian dan instansi pemerintah lainnya dapat membantu sehingga Undang-undang perposan dapat segera dibahas.
- Ucapan terima kasih Menko Ekuin telah mengangkat masalah Sektor Pos dan Giro.
- RUU Pos yang dalam pembahasannya menghadapi hambatan dari kelembagaan, diharapkan bisa segera dibahas. Mohon Menko Ekuin diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian RUU Pos.

2. Rudi Pesik Mantan Ketua Umum ASPERINDO
- Kemitraan antara Pos dengan swasta sangat menarik untuk dijalankan, yang berarti penghapusan monopoli pos, pangsa pasar surat, kartu pos dan warkat pos sudah sangat menurun karena diganti dengan telekomunikasi dan jika kita bisa menghapuskan monopoli pos ini maka waralaba dimungkinkan, tanpa menghapus monopoli pos maka akan susah mewujudkan waralaba, waralaba disini hendaknya difokuskan pada usaha-usaha daerah terutama UKM mendapat kesempatan yang luas untuk berusaha. Dan akan lebih baik jika bisa memanfaatkan perangkat desa sehingga infrastruktur yang harus dibangun dapat berkurang jika kita memanfaatkan perangkat desa.
- ASPERINDO sangat mengharapkan adanya kerjasama resmi antara ASPERINDO dengan POS terutama pada jasa delivery.
- Perusahaan-perusahaan yang dimiliki 95% asing Apakah sudah bisa mendapat ijin kurir.
- Dengan digalakkannya financial services di Pos, apakah itu berarti swasta boleh melakukan financial services.
- Apakah perusahaan-perusahaan asing sudah bisa masuk ke Indonesia atau hanya bisa sampai gateway saja, dan jika boleh maka perlu dikaji lagi kegunaannya bagi Indonesia.
- Diharapkan ada kerjasama nyata antara anggota Asperindo dan PT Pos Indonesia, dan kemitraan ini untuk menghidupkan kembali Indonesian in Corporation
- Finacial services yang akan digalakkan, apakah berarti swasta bisa melakukan transaksi keuangan, mengingat jasa titipan sebagai mirror image PT Pos Indonesia.
- Apakah perusahaan jasa titipan swasta asing sudah diperbolehkan untuk melayani city kurir, mengingat sepengetahuan kami banyak perusahaan asing yang sudah mendapat ijin dari pemerintah.
- Mengajak secara bersama sama untuk merebut pangsa pasar Asean dari saat sekarangi agar mampu menyiapkan dan mengoptimalkan pasar Asean tahun 2115.

3. Bapak Ali Nafiah dari Posindo
- Undang-undang No. 6 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dan harus dirubah dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.
- Diskripsi antara Asperindo, PT Pos indonesia dan pemerintah harus dengan kesimpulan yang sama dan sejalan yaitu bahwa UU Pos no 6/1984 perlu dilakukan perubahan dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa yang lebihg besar.
- Pemanfaatan dan optimalisasi potensi yang ada pada perusahaan jasa titipan dan perusahaan perposan, sangat perlu dilakukann pengaturan secara produktif dan komprehensif. Jika masih banyak mengandung kelamahan-kelemahan atau tendensi akan mengakibatkan tidak terwujudnya sasaran bahkan akan terjadi pelaksanaan yang semakin tidak terkendali.

4. Ibu Fatimah Dahlan dari Kementerian PDT
- Data terakhir yang diperoleh dari PT.Pos Indonesia (30 Mei 2007) dari 199 kabupaten masih ada 7 kabupaten yang belum ada sama sekali layanan pos baik itu KPC maupun KPRK.
- Menanyakan kejelasan batas antar layanan Pos apakah hanya sampai kecamatan atau hingga menjangkau desa.
- Jangkauan layanan pos 60,9% ada di pulau jawa dan 3,3% ada di Sumatera padahal daerah tertinggal banyak terletak di kawasan timur Indonesia
- Dari 2275 kecamatan di daerah tertinggal baru dipenuhi 100 kecamatan yang tersedia layanan pos.
- Pada tahun 2008 Kementerian PDT akan memberikan bantuan sosial berupa Pos yang akan dikoordinasikan dengan Ditjen Postel agar tidak terjadi tumpang tindih, Bansos akan diserahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah tertinggal.
- Daerah tertinggal bermaksud menstimulasi agar terjadi pengembangan dan pembangunan layanan pos di daerah tertinggal.

5. Bp. Kamal Azid, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BUMN
- UU No. 6 tahun 1984 ada 2 argumen tentang uu ini yaitu UU Pos dan UU Perposan sementara ada dua pengertian yang berbeda antara pos dan perposan.
- Pada seminar mengenai komunikasi murah untuk rakyat tanggal 24 Mei di Bandung, yang disampaikan Bp. Sofyan Djalil masih ada 1400 desa yang tertinggal dan belum bisa menggunakan saluran telekomunikasi.
- UU tentang Pos ini sejak tahun 2001 sudah digodok tetapi hingga saat ini belum selesai.
- Istilah Perposan dan Pos dalam RUU Perposan perlu klarifikasi mengingat tidak sesuai dengan materi yang ada..
- UU Pos sudah dibahas dalam waktu yang panjang, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian. Oleh karena itu perlu perhatian yang lebih terkait penerapan UU no.6/1984 tentang POS yang terasa sudah tidak harus ditaati, sambil menunggu proses revisi yang sedang berjalan.

6. Joyo santoso Sekjen DPP Serikat Pekerja Pos Indonesia.
- Kebijakan sektor pos ini diharapkan juga menunjuk pada kesepakatan internasional tentang pos dan tetap harus mempertimbangkan kepentingan rakyat
- Diusulkan rancangan UU pos agar ditunda pembahasannya sampai dengan tahun 2011 atau 2010 karena pelaksanaan UU tersebut belum dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan isi undang undang, sanksi dan pengawasan belum maksimal dilakukan, dan pengawasan UU tersebut belum maksimal dilaksanakan dan perlu juga dipersiapkan untuk sosialisasinya.
- Pada era transisi ini perlu adanya kesepakatan/payung hukum tentang perlunya dibentuk Badan Regulasi Pos Nasional.
- Kebijakan sektor Pos dan Giro harus merujuk kesepakatan internasional UPU tentang sistem pos dunia dan kewajiban sebagai negara anggota serta berpihak pada kepentingan rakyat yang lebih besar.
- Pos sebagai alat pemersatu bangsa, jika hal ini diakui, maka kebijakan dan regulasi harus mengarah dan sejalan dengan peran tersebut.

7. Fredy, PT Skypac Nasional
- Proses permohonan dan lembaga yang memberikan ijin usaha sektor Pos dan Giro masih belum memberikan kejelasan, sehingga mengakibatkan kebingungan dan tumpang tindih yang pada akhirnya menghadirkan ongkos terkait ijin menjadi mahal.
- Pembaharuan SIUP perusahaan saat ini mengakibatkan perubahan NPWP dan kekeliruan data pemenuhan kewajiban perusahaan kepada negara, sehingga perlu adanya koordinasi antara departemen yang mengkomunikasikan perubahan ini.

8. Rocky Pesik dari ASPERINDO
- Perlu adanya regulasi tarif minimum sehingga dapat menguntungkan masyarakat maupun pelaku bisnis, dengan adanya kompetisi tarif saat ini menyebabkan pelayanan menjadi menurun.
- Regulasi tarip sebaiknya disusun dengan melibatkan pemain swasta yang terkait agar mampu memberikan manfaat dalam bisnis maupun bagi konsumen.

9. Tri Anggraini, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Dalam penyelenggaraan jasa industri pos ini, terkait dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dimana tujuannya adalah efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penyelenggaraan industri Pos terkait dengan UU No 5 /1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dimaksudkan agar badan usaha mampu dikelola dan berjalan dengan sehat sehingga konsumen mendapat manfaat dan terjadi efiensi.
- Ada 2 konsep perijinan yang dilakukan untuk persahaan jasa titipan yaitu departemen perhubungan maupun kominfo. Sebaiknya terjadi sikronisasi kebijakan dan saling mendukung dalam pengembangan.
- Diharapkan regulasi tarip perlu dipisahkan antara kinerja perposan secara bisnis dengan kebijakan tarip yang bersifat layanan umum.
- Perlu ada integrasi horizotal tentang sinkronisasi antaran UU perposan dengan UU Persaingan usaha dan secara vertikal harus ada jalur yang jelas dalam pengendaliannya.

Tanggapan dari pembicara :

1. Ibu Woro Indah Widiatuti, Direktur Pos Ditjen Postel
- Perlu diwujudkan suatu bisnis perposan yang menjanjikan.
- Telah dilakukan kerjasama dengan Depdiknas untuk memasukkan filateli dalam salah satu ekstrakurikuler.
- Kemitraan terkait dengan koneksi dan interkoneksi di perposan belum dilaksanakan dengan benar, sehingga perlu disusun suatu panduan interkoneksi sehingga kemitraan tersebut dapat dilaksanakan dengan kepercayaan.
- Blueprint diharapkan tidak hanya sekedar konsep atau wacana tetapi juga dapat ditindaklanjuti.
- Diharapkan blueprint pada bulan September sudah final dan 2008 dapat diputuskan dalam suatu kebijakan Departemen, hanya saja terganjal pada Undang-Undang dan sejauh ini Ditjen Postel sudah berusaha mengusahakan melalui pemerintah maupun DPR tetapi belum menjadi prioritas untuk dibahas.
- Akan lebih baik jika para stakeholder seperti PT. DHL, PT. TIKI dan lain sebagainya membuat suatu grouping untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan kecil dan untuk meningkatkan kualitas kedepannya akan ditingkatkan entry barrier.

- Didalam UU tentang otonomi daerah yang lama dilupakan penanganannya untuk dilaksanakan diantaranya tentang bandwith, dulu di daerah terdapat Kanwil-Kanwil tetapi sekarang sudah tidak ada dan sebagian diantaranya yang tidak terkait dengan monitoring radio frekuensi masuk ke Dinas-dinas, dan untuk tetap eksis harus memiliki PAD, hal inilah yang menyebabkan tarik menarik perijinan.
- Perijinan akan dilakukan di kabupaten kota sehingga pengawasannya dapat lebih mudah dan tidak terpusat tetapi untuk pengaturan ini harus melalui peraturan mengenai dekonsentrasi tetapi sampai saat ini peraturan mengenai dekonsentrasi tersebut belum ada.
- Untuk masalah SIUP dan NPWP bukan berada pada tanggung jawab Ditjen Postel tetapi pada Departemen Kehakiman.
- Regulasi untuk tarif saat ini sedang diusahakan.
- Untuk perijinan bagi perusahaan asing, setelah berkonsultasi dengan BKPM akan dimasukkan dalam UU tentang kemitraan.
- Dari jumlah kantor pos yang ada hanya 26,7% di wilayah kota dan 4,7% di wilayah desa sehingga layanan pos Daerah tertinggal memang sangat kurang sekali dan jika dilihat dari jarak pelayanan pos ini yang tertinggi di Indonesia masih 50 km antar KPCAK (Kantor Pos Cabang Luar Kota) yang ada di desa.
- Pada Standar Internasional sebenarnya dipersyaratkan cakupan layanann dan jarak layanan tapi layanan pos kita belum mengarah kesana, dan belum ada rencana perluasan jangkauan layanan pos.
- Beberapa menteri dengan menteri PDT sudah membuat suatu tim bersama dengan melibatkan beberapa Departemen akan membuat Flagship USO (Universal Service Obligation) dimana terdapat program desa berdering dan desa pintar, dan Bansos dari Kementerian PDT bisa dimasukkan dalam USO.
- Banyak masukan dalam forum ini dan digunakan sebagai pengkayaan dalam penyusunan regulasi perposan
- Jasa pos sebagai sarana pengembangan usaha dan pendidikan masyarakat akan dituangkan dalam Blue Print Perposan Nasional
- Masyarakat dan perusahaan jasa perposan diharapkan lebih ditingkatkan peran dan keberadaannya, sehingga mampu memberikan daya dukung dalam penyempurnaan penyusunan regulasi perposan.
- Pengaturan sejenis interkoneksi harus segera dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan USO yang lebih bermanfaat bagi masyarakat
- Persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha jasa titipan tidak dengan mudah diberikan, namun syarat –syarat yang harus dipenuhi tidak membuat sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan jasa titipan.
- Perijinan muncul masalah dan banyak yang bertentangan setelah adanya otonomi daerah. organisasi daerah yang ada harus dirombak karena sudah tidak sejalan dengan kebijakan nasional.
- Kedepan Ditjen Postel akan melepaskan sebagai pengendali perijinan dan cukup dilayani masing masing daerah, namun demikian hal ini sangat bergantung pada ketentuan tentang diskonsentrasi.
- Perijinan terhadap pembatasan permodalan asing yang bisa ditanam di PT pos Indonesia belum dapat dijelaskan karena masih dalam proses dan terkait dengan kebijakan pemerintah yang sedang dalam proses.
- Infrastruktur perposan akan digunakan sebagai roda pendorong ekonomi dan alat untuk pengembangan sarana komunikasi.

2. Bp. M. Kadrial, Sekjen ASPERINDO
- Mengenai perijinan saat ini ASPERINDO mendapat pengawasan dari Depkominfo dan Departemen Perhubungan, dan akan ada juga pengawasan dari Departemen Perdagangan.
- Pos Indonesia sebaiknya memanfaatkan perusahaan daerah dan pemerintahan untuk perluasan jangkauan pelayanan.
- Ketertarikan lembaga eksekituf dan yudikatif terhadap masalah perposan sangat rendah, semoga kedepan ada peningkatan perhatian terhadap sektor Pos dan Giro.
- Tarip Standar diharapkan sebagai tarip minimal untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga tidak ada tarip yang lebih rendah dari tarip standar baik diterapkan PT Pos maupun swasta untuk layanan yang bersifat bisnis.

3. Bp. Hana Suryana, Direktur Utama PT. Pos Indonesia
- PT. Posindo dapat menjangkau keseluruhan wilayah terkait kemitraan dengan Pemda sesuai dengan undang-undang tahun 1979 tetapi sekarang sudah otonomi dan sudah agak berbeda walupun sampai sekarang masih ada formasi yang berjalan yang bentuknya adalah rumah pos dan agen pos desa disetiap kelurahan.
- Untuk swasta sekarang sudah ada waralaba pos sehingga dimungkinkan multiplus sehingga dapat menjadi one stop service untuk warga.
- PT Pos bisa menjangkau sampai ke desa-desa dilakukan dengan memanfaatkan pamong praja dan usaha mikro. Untuk sektor usaha swasta sebaiknya memanfaatkan konsep waralaba pos sebagai one stop service kepada pelanggan dapat dikembangkan.
- PT Pos Indonesia akan memanfaatkan ketersebaran jangkauan untuk mengelola Warmasif.
- IPO PT Pos Indonesia dirancang karena PSO mengalami kesulitan dalam mendukung kebutuhan investasi, sehingga mencari alternatif sumber pembiayaan dari swasta lokal maupun asing.
- PT Pos Indonesia siap menerima kebijakan pemerintah asal tidak terjadi gangguan-gangguan pasar yang melemahkan daya saing.
- Pemenuhan setiap kecamatan ada kantor pos terhambat oleh masalah efisiensi, investasi dan kebutuhan sumber daya lainnya.

Komentar dari Bapak Ali Mochtar Ngabalin, Komisi 1 DPR RI
- UU No.5 tentang kewenangan KPPU untuk memantau dan mengawasi larangan monopoli menjadi landasan yang sangat penting dalam sebuah demokrasi setelah reformasi karena yang paling mendasar terkait dengan masalah perposan ini adalah strategi pembangunan pos jangka panjang
- Ada 4 dasar dalam membangun integritas bangsa adalah setiap institusi harus mempunyai ketepatan dan kepastian terhadap kedudukan politisnya sampai sekarang pos atau perposan itu tidak memenuhi suatu upaya untuk melanjutkan pembahasan terhadap suatu masalah yang belum selesai.

- Dalam penyusunan regulasi sektor Pos dan Giro harus memperhatikan :
-Institusi harus mempunyai kepastian dalam kedudukan secara yuridis.

- Pertimbangan politis untuk kemanfaatan seluruh rakyat Indonesia serta pengakuan perusahaan atau lembaga yang melaksanakan layanan umum sektor Pos dan Giro.
-Mampu mendukung program pembangunan bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya
-Secara empiris yang harus melihat sejarah besar suatu negara terkait sektor Pos dan Giro

Jakarta, 11 Juli 2007

Notulen

ttd
Frista Vetrina dan Arief H

Test

2007-05-08T10:37:00.000+07:00

Paragraph ini hanya untuk testing saja. MOhon diabaikan. DAta lain akan mulai di posting disini untuk semua Asdep terkait. Mudah2-an koneksi Internet membaik di kantor kita.

Wassalam,

ES

just do it!