Bapak dan Ibu yang terhormat,
Notulen dapat dilihat dibawah ini, sedangkan file presentasi dalam seminar sudah saya posting dalam file milis mastel-anggota dan telematika, bisa di download masing-masing.
Terima kasih,
Eddy Satriya
====================
N O T U L E N
DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA
Ruang Graha Sawala, DEPKEU
27 Desember 2007
PEMBUKAAN – Bpk Kemal A. Stamboel
- Beberapa perkembangan DeTIKNAS sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk memonitor policy dan strategy TIK Indonesia:
o Tujuh program inti (flagship) DeTIKNas: e-Education, palapa Ring, e-Government (National Identity Number, National Single Window, e- Procurement dan e- Budgeting), legalisasi software di Pemerintah.
o Ketujuh program tersebut di atas berjalan dengan baik kecuali National Identity Number yang baru fokus pada pemilu.
o Teknologi tidak menjadi masalah besar, tantangan justru terjadi di governance dan benefit realization untk publik.
- Management issues dalam pengelolaan ICT:
o Leadership dalam pelaksanaan program.
§ Mulai tahun 2008 di setiap departemen akan ada CIO (counterpart dari Meteri) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan berbagai masalah ICT di departemen.
§ Keseimbangan antara pengelolaan pusat daerah yang masih perlu didiskusikan lebih jauh.
§ Legislasi undang-undang ITE yang sedang dalam proses.
§ Budget Allocaton, masih terjadi kesulitan pengalokasian anggaran untuk flagship program, tapi Bapenas sudah memberikan gambaran.
o Budaya kerja yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
§ Sharing informasi antar departemen yang masih belum cukup lancar.
§ Government information yang online belum cukup banyak.
o Infrastructure readiness
§ Akan di address secara spesifik dalam program Palapa Ring yang akan menghubungkan seluruh kabupaten di Indonesia. Bagus sekali karena sudah ada komitmen stakeholder.
§ Hal penting lain adalah pembiayaan Palapa Ring yang akan ditanggung oleh operator / private sector.
§ Diharapkan program ini dapat mengurangi permasalahan digital divide.
- Konsep penyelenggaraan penyediaan procurement dari ICT.
o Indonesia merupakan salah satu pembeli teknologi yang terbesar (saat ini sekitar USD 5 Milyar per tahun).
o Pemerintah sendiri menganggarkan sekitar Rp. 3 T untuk ICT. Perlu ada pemikiran yang sistematik yang dapat memanfaatkan kondisi secara lebih efektif.
o Detiknas mengusulkan konsep perubahan dari Capex menjadi Opex di lingkungan pemerintah.
- Detiknas tetap menggunakan roadmap yang sudah disepakati bersama untuk langkah-langkah di masa yang akan datang.
o 2006 reformasi birokrasi terkait dengan ICT
o 2007 peningkatan awareness
o 2008 revitalisasi industri ICT dalam negeri
o 2009 diharapkan ICT menjadi daya saing bagi bangsa Indonesia
o 2010 sudah ada indikator-indikator baru yang menunjukkan performansi industri
- Detiknas tidak hanya fokus pada roll out program (proses implementasi-nya) namun juga dampak bagi masyarakat (hasil dari proses).
- Local content juga menjadi perhatian tersendiri bagi Detiknas. Di harapkan nantinya trafik internet juga akan di generate dari dalam negeri.
- Tarif internet juga menjadi issue yang sangat penting. Salah satu programnya adalah free internet for student. Telkom sudah menanggapi inisiatif ini dengan sangat cepat.
- Usulan untuk dibahas dalam diskusi: Bagaimana bisa menjabarkan manfaat akhir secara lebih nyata? Detiknas sudah dibentuk, swasta siap berpartisipasi dalam pendanaan (contoh Palapa Ring), akan ada CIO disetiap departemen.
DISKUSI
Paparan dari Ketua Mastel: Bpk Giri Suseno
Telaah Akhir Tahun 2007 ICT Indonesia
- Wilayah Indonesia sangat luas yang meliputi daratan maupun laut. Cara terbaik untuk menghubungkan seluruh wilayah tersebut adalah melalui ICT.
- Gambaran negara yang adil makmur belum terwujud, tanda-tanda sudah mulai terlihat.
- TIK merupakan pendukung dan penggerak kehidupan bangsa (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Keamanan). Namun pada kenyataannya, TIK baru menjadi faktor pendukung bagi ekonomi. TIK baru dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang mampu memberikan return yang besar. Return itu sendiri sebagian besar dinikmati oleh orang luar negeri, sedangkan dalam negeri hanya menjadi sumber dari retrun tersebut.
- Tanggung jawab Pemerintah adalah pada hal-hal yang srategis atau ketika masyarakat tidak mampu. Untuk sektor yang strategis, masyarakat bisa dilibatkan jika masyarakat mampu. ICT merupakan sektor yang strategis, sehingga Pemerintah bertanggung jawab terhadap sektor tersebut.
- Keadaan yang terjadi pada saat ini belum bisa terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah denga masyarakat karena sistem birokrasi yang masih menempatkan pemerintah sebagai penguasa, bukan partner yang setara.
- Pemerintah perlu ditransformasi untuk meningkatkan efesiensi dan produktifitas secara dramatis à transformasi ini dilakukan dengan menggunakan ICT.
- E Government merupakan hal yang berbeda dari apa yang berlaku saat ini. Konsekuensi-nya cara memegang dan menjalankan kekuasaan harus berubah, harus ada pembagian kekuasaan, mayarakat harus turut serta, transparansi, pelayann dan fasilitas, efisiensi, produktifitas dan kemudahan menjadi penting, jarak menjadi tidak berarti lagi, perbedaan besar dalam gaya hidup dan budaya, jalinan rumit antara commerce dengan trade, rumit dan canggihnya jaringan pertahanan dan kemanan, penyediaan anggaran besar dll.
- E government tidak hanya masalah eksekutif, yang paling sulit justru di legislatif. Tidak mudah untuk menyamakan pengertian di legislatif yang datang dari berbagai kalangan.
- Softaware edukasi indonesia sebenarnya sudah mampu untuk membuat, tapi tidak laku di Indonesia. Justru laku di luar negeri karena internet di Indonesia masih mahal.
Paparan dari Asisten Deputy Telematika dan Utilitas: Bpk Eddy Satriya
Ada dalam Bahan yang sudah dibagikan
Q&A
Moderator: Eddy Satriya
Pertanyaan/tanggapan: Haitan (Bandung)
- Indonesia belum memiliki layanan publik secara transparan.
- Pendekatan NIN yang dilakukan di Depdagri tidak bisa meng-cover kebutuhan karena menggunakan pendekatan tempat kelahiran. Hal ini dilakukan karena UU yang masih mengharuskan.
- Berapa banyak kerugian knowledge yang hilang karena tutupnya IPTN? Indonesia belum memahami knowledge commersialitation.
Tanggapan: Pak Giri Suseno
- Dari lingkungan industri strategis Nurtanio diubah menjadi PT strategis yang bertujuan untuk membentuk holding company terkait dengan aspek komersial.
- 2001, DPR meminta komisaris IPTN untuk memberikan paparan mengenai industri strategis. Ternyata DPR sudah memutuskan untuk membubarkan industri strategis. Inilah gambaran bahwa memberikan pengertian kepada legislatif jauh lebih sulit dibandingkan kepada eksekutif.
Pertanyaan/tanggapan: Hartoyo
Kenapa tidak membuat e-korupsi atau e-KKN? Karena ICT merupakan kunci untuk membuka pandora box masalah Indonesia. Kalau ICT dikerjakan secara sungguh2 akan mengubah budaya. Tidak harus seluruh rakyat pintar, 20% sudah cukup bagus. Pemerintah merupakan bagian dari permasalahan.
Pertanyaan/tanggapan: Setyanto P. Santosa
- Mendukung apa yang disampaikan pak Kemal. E-leadership sangat penting, tidak harus ada CIO. Harus di mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan seterusnya. Hari ini, berapa pejabat yang menggunakan email? Mahathir berhasil membangun Malaysia Superkoridor? Karena itu merupakan mimpi Mahathir. Komitmen Presiden dan wakil presiden sangat penting di sini.
- Hal penting lain adalah culture. Saat ini edukasi belum mendukung. Tamatan universitas saja saat ini hanya 8,7 juta, bagaimana target bisa 40 juta?
- Industri manufaktur dan konten juga sangat penting peranannya dalam industri TIK. Saat ini tidak mendapatkan perhatian. Infrastruktur bisa menjadi pendorong.
- Diusulkan BRTI tetap di bawah Pemerintah, jangan sampai di drive oleh politisi.
Pertanyaan/Tanggapan: Wahyu Prawoto (APJII)
- Mengenai anggaran, sektor ICT tidak terlihat dalam presentasi BAPENAS, masih diselipkan di sektor lain.
- Pengembangan sistem informasi di pemerintah saat ini selalu berorientasi pada hardware / komputer untuk menghindari kesulitan pada saat pemeriksaan. Hal lain, seperti pengembangan SDM, software dan hal-hal lain yang tidak terlihat secara fisik.
- Telepon atau listrik tidak pernah ada tender, tapi dalam hal internet justru selalu tender. Anggaran pemerintah baru keluar akhir tahun, selama satu tahun, penyedia internet harus memberikan talangan karena penyedia bandwidth internasional misalnya, meminta pembayaran di depan. Bagaimana jalan keluarnya?
- Tarif internet, APJII selalu menjadi kambing hitam. Padahal banyak komponen yang harus dihitung, misalnya international bandwidth provider, penyedia jaringan, harga komputer-nya sendiri dll. Perlu diperhatikan penyedia-penyedia tersebut. Contoh adalah harga bandwith di Singapura US 200 per MBps, sedangkan di Jakarta adalah US 2000 per MBps.
Pertanyaan/Tanggapan: Arnold Mamesah (Sampurna Telekom)
- Tantangan untuk pak Hartoyo, dulu pernah US 1 = Rp. 1.000,- mengapa sekarang tidak 1 GHz = US 1.000
- Data perlu dikumpulkan dan diolah untuk menjadi informasi sangat diperlukan dalam melakukan prediksi.
Pertanyaan/Tanggapan: Barata (IDTUG/IndoWLI)
Regulasi sangat tertinggal terhadap teknologi. Misalnya BWA, saat ini masih di freeze sejak April 2005. Di sisi lain, ada kewajiban untuk membangun jaringan sehingga menjadi grey area.
Pertanyaan/Tanggapan: Benny Nasution
- ICT merupakan infrastrukturnya infrastruktur (ICT bukan sekedar infrastruktur karena infrastruktur lain membutuhkan ICT), sehingga perlu menjadi kampanye nasional, barangkali di sounding di Sidang Kabinet.
- Dalam program detiknas, ada Palapa Ring yang hanya untuk backbone. Mengapa tidak diusulkan agar Pemda membangun Wifi gratis untuk jaringan aksesnya sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat dan menumbuhkan industri lokal.
- Sekarang tidak ada lagi kebanggaan nasional. Dulu ada satelit palapa yang menjadi kebanggaan nasional, sekarang sudah tidak ada lagi flagship seperti itu.
Pertanyaan/Tanggapan: Sriyanto
Mudah-mudahan USO yang akan ditender ulang januari nanti bukan akal-akalan. USO sudah dua kali gagal. Telkom menawarkan 1 SST sekitar 150 juta sedangkan Acess sekitar 145 juta. Diusulkan agar USO ini kembali ke UU 36 / 99. Dalam beberapa kali rapat disepakati akan dibentuk suatu lembaga independen yang mengelola bukan model BTIP seperti sekarang ini.
Pertanyaan/Tanggapan: San Herib (PT. Pos Indonesia)
Otoritas ICT di Indonesia belum jelas. Salah satu contohnya adalah kegagalan USO. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih belum terlayani ICT?
Pertanyaan/Tanggapan: Dayu P. Rengganis (PT. Indosat)
- Tidak mewakili Indosat
- Hasil-hasil dari WRC 2007, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia? Bagaimana tindak lanjutnya?
- Roadmap teknologi? Pemerintah belum ada kejelasan, apakah Pemerintah ingin agar Indonesia sebagai enabler atau manufacturing? Operator sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan produksi lokal.
- Roadmap regulasi. Seperti apa regulasi dimasa yang akan datang untuk melengkapi roadmap teknologi?
- Kode akses SLJJ? Bagaimana implementasinya? Mengapa ada kompromi? Mengapa dikaitkan dengan jumlah pelanggan dan ditunda implementasinya?
- Unified license? Bagaimana target waktunya?
- BHP Frekuensi? Sekarang ada dua cara, by ISR (untuk semua layanan selain 3G) dan by Bandwidth (untuk 3G). Kapan menuju BHP by bandwith secara keseluruhan?
- Tarif? Regulasi jangan terlalu ketat, lepaskan pada harga pasar.
- Sanksi denda? Perlu pengaturan yang sangat jelas, sehingga pada implementasi tidak menimbulkan multi tafsir.
- Local content? Perlu regulasi di sektor lain (misal departemen perindustrian) agar sinkron dengan pengaturan di Depkominfo.
- Kesetaraan Regulator dan Operator. Operator bisa menuntut regulator. Payphone AT&T sudah dismantle, mengapa di Indonesia masih di
Pertanyaan/Tanggapan: Soemitro Roestam
- Belum ada satu usulan yang bersifat revolusioner.
- Dari pak Taufik Hasan, pemanfaatan ICT di Indonesia sangat lambat sehingga banyak opportunity lost. Belum ada sinkronisasi antara Pemerintah dan swasta, masing-masing membuat program sendiri-sendiri yang tidak saling terkait.
- Detiknas seharusnya flagship-nya tidak hanya tujuh, yaitu enam belas sebagaimana hasil rapat tanggal 28 Desember 2006.
- Operator masih menawarkan tarif terlalu mahal. Seperti keputusan KPPU kemarin, ROE operator terlalu tinggi.
- Palapa ring perlu di kaji kembali. Tarik kabel terlalu panjang perlu investasi terlalu mahal untuk Indonesia timur. Sebaiknya untuk Indonesia timur menggunakan satelit saja, optik untuk kota-kota besar.
- Saran untuk keputusan hari ini adalah mendukung teleworking, sudah banyak yang menerapkan di Indonesia, misalnya IBM, HP, Cisco.
Tanggapan pak Kemal:
Detiknas selalu mengangkat tujuh flagship karena ingin fokus. Program-program yang lain tetap jalan dan nantinya akan ketemu dai tujuh flagship tersebut.
Pertanyaan/Tanggapan: Ani Iwasaki (Pusat Studi Jepang untuk Kemajuan Indonesia)
- Sangat mendukung prof Hartoyo tentang e-korupsi.
- Sejak tahun 1992, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah database real time.
Pertanyaan/Tanggapan: Rahman (LSM Pejuang tanpa Akhir)
- Setiap regulasi yang ditetapkan tidak mengacu pada apa sebenarnya tujuan pembentukan negara ini. Hal-hal yang sebenarnya teknis diperdebatkan sedemikian keras.
- Sistem ekonomi Indonesia juga harus dirubah, jangan mengikuti ekonomi liberal Amerika.
- Kita mengalami ketinggalan di sisi IT kerena tidak pernah melakukan kajian secara mendalam terhadap krisis teknologi.
Pertanyaan/Tanggapan: Naswil Idris
- Pernah menjadi penghargaan sebagai “sinister” ICT dari pak Sofyan Djalil.
- APW Komintel sudah dibekukan oleh Depkominfo, tapi di akui di dunia.
- CIO di republik ini tidak ada. Dulu Harmoko sebagai Menpen jelas, sekarang justru tidak ada.
- Tujuan ICT sebenarnya adalah self learning.
- Penetrasi 1% akan meningkatkan kesejahteraan 3%, tapi sekarang kemakmuran tidak meningkat. Lie of statistic.
- PSA dan Microsoft selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah pembajak no. 3 terbesar di dunia. Apakah data ini benar? Depkominfo akan segera memberikan klarifikasi.
- Target 25 juta pemakai internet masih diragukan.
- Kita tidak bisa mengandalkan ICT saja, pertemuan antar manusia tetap diperlukan.
- SIN, banyak pemalsuan umur saat ini oleh TKW.
Pertanyaan/Tanggapan: Ikhwan Mahri (Telkom)
- Tidak mewakili Telkom
- Telkom merupakan satu-satunya BUMN Telekomunikasi, banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa. Namun keberpihakan Pemerintah kepada Telkom belum cukup. Bagaimana kebijakan pemerintah ke depan? Mengapa Telkom tidak dibentuk sebagai national champion di Telekomunikasi?
- Kepemilikan asing di sektor telekomunikasi, apakah kita biarkan saja operator asing masuk ke Indonesia tanpa batas?
Pertanyaan/Tanggapan: Nies Purwati (XL)
- Mengusulkan agar Menko Perekonomian bisa lebih berperan untuk mengkoordinasikan berbagai aparat Pemerintah. Contoh adalah Ditjen Postel/BRTI dengan KPPU yang masing-masing merasa memiliki wewenang. Misalnya KPPU meminta Telkomsel menurunkan tarif, padahal penurunan tarif akan mengakibatkan peningkatan trafik yang mungkin mengakibatkan kualitas network kurang bagus. Di sisi lain Ditjen Postel akan menjatuhkan sanksi denda jika kualitas layanan turun.
- Contoh lain adalah komitmen pembangunan. Operator diminta untuk terus membangun, pembangunan ini memerlukan dana yang biasanya diperoleh dari return. Jika ada pengaturan yang sampai membatasi margin, maka target pembangunan juga akan sulit dicapai.
- Kepemilikan asing, perlu ada sinkronisasi dari UU Investasi Asing dan Peraturan Presiden yang baru. Ada perbedaan yang perlu diklarifikasi. Dari BKPM mengatakan bahwa eksisting operator dikecualikan.
- Di Indonesia, tidak ada kejelasan sejak awal berapa jumlah operator di Indonesia, adalah wajar jika investor asing datang berbondong-bondong ke indonesia. Indonesia luas sehingga diperlukan lebih banyak investor.
Pertanyaan/Tanggapan: Sunyoto Usman (Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM)
- Bagaimana masyarakat kita disiapkan untuk menerima resiko?
- Jogja mendapatkan award sebagai ranking 3 dalam e government. Email yang masuk ke pejabat Pemerintah di Yogyakarta masih harus di catat lebih dulu oleh sekretaris. Hal ini adalah contoh bahwa kultur kita belum siap.
- Persoalan-persoalan desa-kota, wilayah (terisolir/terpencil atau tidak), sektor (pertanian, jasa, industri), etnis, gender dsb harus disentuh oleh kebijakan-kebijakan telekomunikasi. Masyarakat kita sangat heterogen.
- Dari segi sosial, masyarakat kita sedang mengalami tiga perubahan mendasar, yaitu perubahan gerak ekonomi (akibatnya timbul kesenjangan atau kemiskinan baru), proses demokratisasi dan proses desentralisasi (jika tidak hati-hati NKRI akan terancam).
Pertanyaan/Tanggapan: Arnold P. Djiwatampu
- Sudah waktunya untuk menghimpun banyak pendapat di masyarakat oleh Pemerintah karena fungsi Menko Perekonomian yang sangat strategis dalam proses revisi aturan-aturan yang sangat menghambat kemajuan telematika, misalnya aturan pengadaan barang yang menghambat penunjukan. Contoh TKD sudah mengadakan percobaan-percobaan untuk software NGN dengan Telkom dan Indosat yang akhirnya justru tidak dipakai. Dirut Telkom mengatakan hal ini karena peraturan yang tidak memungkinkan.
- Palapa ring. Filosofi dasarnya adalah jika kita tidak memiliki backbone yang memadai, maka tarif di end user akan mahal. Di sinilah peran pentingya palapa ring. Sifat strategis tidak ada di negara yang sudah memiliki jaringan lengkap. Dalam kasus Indonesia, telekomunikasi masih strategis karena belum ada jaringan yang lengkap. Strategis baru akan muncul jika tidak ada persaingan. Palapa Ring bisa menjadi dasar dalam kompetisi yang sesungguhnya.
- WiMAx dan BWA harus segera diputuskan oleh pemerintah.
- R&D agar sangat diperhatikan, semua perusahaan harus menyisihkan pendapatan untuk R&D. Korea mewajibakan perusahaan untuk menyisihkan 10% untuk R&D.
- Local content bisa sampai 90% jika kita mempertahankan perusahaan-perusahaan lokal.
- Prihatin dengan pemahaman yang masih terjadi kesenjangan di masyarakat, contohnya adalah apa yang disampaikan oleh LSM Pejuang Tanpa Akhir.
Tanggapan: Heru Sutadi (BRTI)
- Dalam pembangunan ICT, jangan sampai pembangunan menjadi sarana penghisapan sumber daya masyarakat.
- Fokus tujuan pengaturan adalah Penetrasi meningkat/teledensitas naik, tarif terjangkau dan kualitas layanan yang baik.
- EBITDA di Indonesia masih terlalu tinggi, lebih dari 60%
- Pembagian wewenang antara KPPU dengan BRTI memang masih belum jelas.
- Mengenai kualitas layanan masih dalam wacana apakah akan dikenakan denda atau ada mekanisme lain.
- Produksi dalam negeri juga menjadi fokus BRTI, akan sangat baik jika kita mampu menjadi manufacture, bukan hanya pembeli.
- Sedang dilakukan kajian akademis untuk perubahan UU 36/99 agar lebih sesuai dengan perkembangan dalam industri telekomunikasi dan industri lain (media, penyiaran). Salah satu point penting dalam UU baru nanti adalah posisi regulator, apa yang akan terjadi dengan BRTI?
- Liberalisasi telekomunikasi juga masih menjadi hal yang dilematis. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilah sektor mana yang bisa diatur kepemilikan maksimal asing?
- Depkominfo sedang menyusun roadmap mengenai liberalisasi telekomunikasi di masa mendatang.
- WiMAX akan segera dilakukan tender untuk 2.3 GHz. Harus ada penyertaan industri dalam negeri dalam issue ini.
Tanggapan: Ismail (Ditjen Postel)
- Untuk WiMAX, masih dalam wacana internal, apakah tender akan dibuka untuk semua pihak termasuk operator seluler yang sudah memiliki resource frekuensi besar? Atau khusus untuk perusahaan-perusahaan baru saja? Masih banyak pro kontra.
- Ditjen postel masih melakukan kajian internal, bahkan dibuka ke publik sehingga proses menjadi lambat.
- Selain mengenai siapa yang boleh berpartisipasi, metode seleksi juga masih menjadi perdebatan, apakah lelang atau beauty contest?
- Dalam pengambilan keputusan diperlukan diskusi-diskusi seperti ini.
- Regulator banyak mengalami hambatan karena UU-nya sendiri masih belum mendukung. Perlu dilakukan upaya pemahaman yang dilakukan bersama-sama, terutama kepada legislator.
- Ditjen Postel juga memiliki handicap2 sendiri. Salah satu faktor penting adalah SDM. Operator mudah melakukan rekrutmen-rekrutmen, Ditjen Postel tidak bisa melakukan hal itu. Untuk mengatasi hadicap itu, diperlukan konsultan. Dalam model ini, Postel juga mengalami hambatan dalam proses pengadaan. Postel harus banyak ber-akrobat untuk menyiasati berbagai handicap tersebut.
Pertanyaan/Tanggapan: Cahyana Ahmad Djayadi
- Diskusi ini dinilai berhasil karena bersifat retrospektif dan pada saat yang sama juga ada outlook.
- Dari segi substansi banyak bersifat operasional dan teknis (bisa dicek langsung ke aturan-aturan yang ada) serta strategis (masukan-masukan sangat bermanfaat).
- Lain waktu perlu diundang legislator untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.
- ICT selalu ada tiga sektor, yaitu dimensi teknologi, financial dan regulasi. Untuk regulator, harus memahami ketiga dimensi tersebut.
- Teknologi harus dipahami dua sisi, sisi baik maupun sisi buruknya.
- Finansial juga harus dipahami, teknologi dibeli dari luar dengan harga sangat mahal, oleh sebab itu ada aturan-aturan mengenai cross ownership dll.
- Playing field yang memahami teknologi dan finansial akan lebih komprehensif.
- Presiden juga aware, dan siap menjadi ketua Detiknas.
- Depkominfo akan sangat senang jika ada matriks yang terkait dengan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sampaikan dampaknya, usulan-usulan karena Pemerintah akan selalu melakukan re-allignment.
- Bagus sekali ada akademisi dalam forum ini.
- Besok di Depkominfo akan ada press conference untuk menginformasikan program-program yang telah dan akan dilakukan.
PENUTUPAN
- Forum ini ditujukan untuk bersifat retrospektif maupun outlook sebagaimana telah disampaikan
- Catatan akhir untuk Menko Perekonomian sebagai hasil diskusi ini: Regulasi (beberapa UU yang perlu diubah), investasi (makro maupun mikro) dan SDM.
- Optimisme untuk tahun 2008.
---oo0oo---
CATATAN:
Notulen ini dibantu penulisannya oleh staf dari PT. Indosat, telah diteliti dan diakui kebenarannya oleh Eddy Satriya.
Jika ada hal-hal yang terlewat, nanti akan disempurnakan dalam proses pembuatan laporan akhir diskusi.
Mohon maaf jika ada kesalahan ejaan nama/asal/atau jabatan.
